JAKARTA, mau  tidak mau, siap tidak siap, harus menghadapi perkembangan kota yang begitu pesat, padahal usia ibu kota Indonesia itu sudah terbilang sepuh. Dalam waktu 18 tahun ke depan, usia kota ini genap 500 tahun. Pembangunan dan perkembangan kota yang menafikan nilai-nilai budaya serta sejarah kota itu, tentu akan menghasilkan sebuah kota yang kosong. Sebuah kota tanpa jiwa, sebuah kota yang tanpa masa lalu, sebuah kota yang tak punya jati diri.

Dalam rangka mempertahankan atau mencari jati diri sebuah kota, maka peran kota lama menjadi begitu penting. Di sanalah tersimpan peninggalan budaya yang perlu dikelola secara bijak demi kepentingan masyarakat dan kota itu sendiri. Peninggalan tersebut perlu dikelola guna mempertahankan sumber daya budaya supaya tetap berada dalam konteksnya tapi perlu diberi makna baru.

Demikian dinyatakan Bambang Sulistyo, Kepala Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang)  Arkeologi Nasional (Arkenas) dalam Diskusi Kota Tua Batavia yang digelar dua hari, Senin (9/11), dan Selasa (10/11) di Museum Nasional, Jakarta Pusat.

Saran atau rekomendasi  yang sifatnya sementara karena belum final, dibacakan sebelum diskusi ditutup. Saran itu antara lain, perlu dibentuk tim guna menyebarkan kesadaran masyarakat awam, serta pihak terkait dalam jajaran Pemprov DKI,  tentang arti penting kajian arkeologi secara menyeluruh dalam rangka pembangunan kota khususnya kawasan cagar budaya. Selain itu, perlu ada MoU antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI dan Puslitbang Arkenas dalam rangka penanganan urban conservation.

Kepastian hukum dan manajemen pengelolaan warisan budaya juga perlu ditingkatkan, political will  pemerintah untuk menjadikan kawasan Kota Tua Jakarta sebagai kawasan strategis di tingkat propinsi. Perihal kawasan strategis,  dalam rencana induk tata ruang DKI Jakarta 2010-2030, kawasan Kota Tua  memang jadi kawasan strategis di tingkat propinsi.

Menurut Naniek Harkantiningsih, Peneliti Utama Puslibang Arkenas, diskusi tersebut diharapkan bisa memberi masukan soal peraturan dan panduan terpadu yang bersifat koordinatif lintas sektoral yang berkepentingan di kawasan Kota Tua, baik penelitian dan pengembangan sumber daya budaya untuk kepentingan ekonomi, sosial, pariwisata, dll.   
Sayangnya, dalam mendiskusikan kawasan Kota Tua Jakarta sekaligus upaya revitalisasi kawasan itu, tak terlihat satu pun penentu kebijakan dari Pemprov DKI. Padahal para penentu kebijakan itulah yang seharusnya ikut berpartisipasi, agar mereka juga mernjadi paham akan arti penting penelitian arkeologi, di luar kajian  arsitektur, misalnya.

Apalagi kawasan Kota Tua akan dijadikan kawasan strategis sesuai dengan rencana tata ruang DKI Jakarta 2010-2030, adalah saat yang tepat jika diskusi itu digunakan untuk membahas rencana tersebut bersama Pemprov DKI melalui pejabat tinggi penentu kebijakan yang harusnya ada di ruangan diskusi. Pun agar  Pemprov DKI menjelaskan kepada peserta diskusi, siapa sebenarnya leader dari revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta selepas dari Kadinas Kebudayaan DKI (sebelum bergabung dengan Pariwisata) Aurora Tambunan. Pasalnya, belum banyak yang tahu, bahwa keberadaan UPT Kota Tua sebenarnya bukan sebagai leader revitalisasi karena oleh Kadinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman peran itu sudah diserahkan ke Wali Kota Jakarta Barat, Djoko Ramadhan.

Keberadaan UPT Kota Tua terasa seperti sebuah lembaga yang limbung. Pemprov DKI seperti bingung, UPT Kota Tua mau diapakan?  Mau diposisikan sebagai apa? Setelah pergantian Gubernur dari Sutiyoso ke Fauzi Bowo, keberadaan UPT Kota Tua yang diamini Sutiyoso seperti terkatung-katung. Sementara itu, leader yang ditunjuk oleh pemerintahan DKI yang baru, tak terdengar suaranya, tak terlihat pula gebrakannya.