PENDIDIKAN pusaka, seperti yang sudah diuji coba oleh Badan Pelestari Pusaka Indonesia (BPPI) pada kurikulum di 11 sekolah dasar di Yogyakarta sejak tahun lalu - dan akan dikembangkan ke Sawahlunto, Solo, Denpasar, dan Jakarta - tampaknya memang perlu dilanjutkan bahkan diperluas. Bukan hanya bagi generasi muda tapi terlebih bagi para punggawa kota di Indonesia, lebih khusus lagi bagi penentu kebijakan di kota-kota pusaka yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Tentu saja dengan materi dan cara penyampaian yang berbeda antara murid SD dan penguasa wilayah.

Pemahaman akan arti pusaka, apa keuntungan dari pelestarian pusaka, siapa yang harus turun tangan dalam melestarikan pusaka, atau sejauh mana pusaka itu berharga menjadi begitu penting dengan kehadiran JKPI. Anggota JKPI tentu diasumsikan paham tentang hal tersebut di atas bahkan diharapkan mereka bisa menyebarkan pemahaman tersebut kepada seluruh warganya, dan tak ketinggalan, rekan sesama walikota.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dalam pelestarian pusaka. Tengok saja kota-kota di negeri maju, mereka selalu berupaya memanfaatkan kembali sebuah pusaka melalui olah desain arsitektur pusaka . Tujuannya tak lain agar bangunan pusaka mampu membiayai diri sendiri melalui pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi.

"Indonesia punya banyak pusaka, alam, budaya, bangunan, bahasa, saujana, sampai pusaka karya rakyat seperti kedai, warung yang unik, yang sudah turun temurun terus dilestarikan. Jadi, pusaka itu luas, tidak hanya bangunan atau yang tangible tapi juga yang intangible itu tidak dimiliki oleh bangsa lain harus dilestarikan, dikembangkan, dijadikan aset kota sehingga punya nilai ekonomi," demikian Dr Laretna Adhisakti menegaskan dalam pengantar diskusi pada Kongres I JKPI di Gedung Pusat Kebudayaan Sawahlunto, Sumbar, pekan lalu.

Dosen Arsitektur Fakultas Teknik UGM yang juga penggiat pelestarian pusaka itu menambahkan, inventarisasi perlu dilakukan sebelum pusaka yang ada dijadikan aset. Setelah itu baru ada tindakan. "Jadi ini tentu kerja lintas sektoral. Perlu ada jejaring. Dan semua itu harus didukung aturan, UU." Inventarisasi pusaka kemudian juga harus dilanjutkan dengan pembuatan peta pusaka yang wajib dimiliki setiap kota. Peta pusaka berguna ketika bencana meluluhlantakkan kota, seperti tsunami di Aceh, gempa Yogyakarta, dan Padang Pariaman. Dari peta pusaka, keberadaan pusaka yang hancur atau lenyap bisa cepat ditemukan dalam rangka penilaian cepat kerusakan pusaka (damage heritage rapid assesment).      

"Libatkan masyarakat dalam rencana pelestarian, proteksi masing-masing kota ditingkatkan. Pembangunan kota jangan malah merusak kota, kota itu kan tempat hidup. Belum banyak kota yang punya peta pusaka. Kalaupun ada, kebanyakan terbatas ikon padahal pusaka rakyat juga penting tapi belum tersentuh," papar Sita, begitu ia biasa disapa.

Persoalan peta pusaka yang lengkap dan tak hanya berisi ikon kota itu disebabkan karena pemahaman yang minim terhadap pusaka dan peran pusaka. Dalam kasus gempa Sumbar (Padang Pariaman), penilaian cepat atas kerusakan pusaka dilakukan sekitar dua minggu setelah gempa.

"Penilaian data awal saja, setelah itu baru detil kawasan. Standarnya gitu. Sistem penanggulangan ini baru ada setelah gempa Yogya. Dalam data itu harus ada kriteria kerusakan, perhitungan dana yang diperlukan. Sekali lagi yang dicek bukan hanya bangunan atau pusaka fisik tapi juga yang tak benda. Misalnya waktu gempa Yogya, kami langsung lihat kampung batik, kemudian kita recovery. Untuk Padang, kampung songket juga harus didata, apanya yang rusak, tempat mereka masih bisa digunakan atau tidak, apa perlu lahan lain," begitu Sita menjelaskan dalam kesempatan Temu Pusaka di Jalan Veteran I beberapa waktu lalu sambil menambahkan Prince Claus Fund sudah membantu 5.000 euro khusus untuk pusaka di Sumbar. Sumber lain malah menyatakan total bantuan itu mencapai 25.000 euro.