ENTIKONG, SANGGAU, KOMPAS.com--Sekitar 15 dusun di sepanjang perbatasan Sanggau, Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) mengalami permasalahan tidak lancar berbahasa Indonesia dan buta huruf karena menimnya pembangunan bidang pendidikan di daerah tersebut.
Sebagian besar masyarakat yang menetap di wilayah pelosok terpencil perbatasan Indonesia - Malaysia menghadapi permasalahan dalam berkomuniskasi dengan Bahasa Indonesia, demikian wartawan ANTARA melaporkan dari Entikong, Rabu.
Sulitnya masyarakat perbatasan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu juga dirasakan ketika mengunjungi warga yang menetap di delapan desa perbatasan yang terisolir. Di antaranya Desa Palak pasang, Suruh Tembawang, Sungkung Satu, Dua dan Tiga, Desa Unjak, Tawang, dengan jarak tempuh tujuh sampai delapan jam menggunakan transportasi sungai.
Kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak dengan jarak tempuh terdekat 5 sampai 12 jam. Rata-rata mereka tidak berpendidikan, khususnya para orang tuanya tidak paham bahasa Indonesia, dan dalam berkomunikasi selain menggunakan bahasa daerah mereka lancar menggunakan bahasa Melayu Malaysia.
Seorang warga bernama Amai, dari Dusun Batu Ampar Sungkung, masuk wilayah Kabupaten Bengkayang, hanya bisa menggunakan bahasa daerah Sungkung Akit untuk berkomunikasi.
Menurut pemuda berumur 34 tahun itu, dirinya tidak pernah mengenyam pendidikan, karena di masa usia sekolah dahulu tidak ada sarana pendidikan di daerahnya.
Kondisi serupa di akui Dadak, warga Dusun Pool Entikong, bahwa di daerah Sungkung, Desa Pelosok merupakan daerah terisolir.
"Karena terisolir dan minim pembangunan bidang pendidikan, warga yang menetap di wilayah perbatasan tidak lancar bahasa Indonesia," katanya.
Ia mengatakan, sekitar 15 Dusun warga yang menetap di sepanjang perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau dengan penduduk rata-rata 700 jiwa, 30 persen di antaranya tidak bisa berbahasa Indonesia dan buta huruf.
Sementara itu Camat Entikong Ignatius Irianto, mengakui kondisi ketertinggalan masyarakat yang tinggal di wilayah beranda negara Indonesia itu.
Editor: Jodhi Yudono
Sumber : ANT
Udah 5 tahun pemerataan pembangunan berlaku tapi apakah ini hasilnya??
Mohon pemerintah lebih memperhatikan warganya yang terutama di daerah perbatasan, berbagai sektor, ekonomi, pendidikan, sosial...agar mereka merasa sebagai warga negara RI yag dihargai...dan tidak gampang terpengaruh dengan kemewahan dan kemudahan negara tetangganya...karena bagaimanapun manusia pasti akan membandingkan apa yang mereka punyai dengan apa yg orang lain punyai...Rumput tetangga lebibih hijau dari rumput kita sendiri...hati2 dengan pepatah itu...padahal rumput sudah sama2 hijau...apalagi kalau rumput tetangga hijau..dan rumput kita kuning...
Presiden RI, Jangan hanya memikirkan JAKARTA AJA. Jangan tinggalkan daerah2 perbatasan yang terisolir, minim pembangunan dalam segala bidang. Menjadikan mereka tidak merasakan adalah WNI dan bagian dari NKRI. Bahkan berbahasa Indonesiapun sulit. Tidak dapat salahkan mereka memilik mereka adalah bagian warga diluar NKRI, dan menganggap dirinya adalah WN Jiran.......
mp-ws-26
© 2008 - 2009 KOMPAS.com — All rights reserved
