YOGYAKARTA, KOMPAS - Masyarakat saat ini merasa kurang bangga menjadi warga negara Indonesia sehingga bangsa Indonesia tak lagi memiliki identitas yang kuat. Dengan mempraktikkan keadilan secara paralel dan upaya menyejahterakan masyarakat, bangsa Indonesia diyakini mampu membangun kembali identitasnya.

Pemikiran tersebut disampaikan Prof Dr Faturochman MA, ketika menyampaikan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar pada Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada di kampus UGM, Selasa (27/5). Dalam pidato berjudul Psikologi Keadilan untuk Kesejahteraan dan Kohesivitas Sosial, Faturochman menyampaikan analisisnya mengapa secara sosial-psikologis masyarakat saat ini kurang bangga menjadi WNI.

"Citra bangsa yang cenderung rendah di mata dunia karena peringkat korupsi yang tinggi, kemampuan manajemen transportasi yang buruk, cara menangani bencana yang tidak berkembang dan berbagai masalah lain, adalah penyebab dari kurang bangganya masyarakat dengan statusnya sebagai bangsa Indonesia," tutur Sekretaris Program Studi Magister Sains Psikologi UGM ini.

Kurangnya kebanggaan ini diperparah lagi dengan sikap masyarakat yang kurang respek terhadap pejabat dan pimpinan sebagai representasi dari pemerintah. "Oleh karena itu, bisa dimengerti bahwa kita merasa tidak cukup memiliki identitas yang kuat. Identitas yang tidak kuat juga tampak secara eksternal dengan adanya perlakuan yang kurang hormat dari warga negara lain," ujar Faturochman.

Ia mencontohkan, berbagai kasus kekerasan yang dialami tenaga kerja Indonesia atau klaim kesenian maupun hak cipta produk Indonesia oleh negara lain menjadi bukti adanya perlakuan kurang hormat tersebut.

Selain itu, masih rendahnya kesejahteraan membuat bangsa Indonesia tak memiliki cukup kepercayaan diri. Dalam hal ini, Faturochman melihat bahwa kesejahteraan masyarakat yang lebih terjamin, ketika keadilan ditegakkan, akan mampu menguatkan identitas bangsa.

Peraturan resmi dan relasi antara anggota masyarakat dan pemegang kekuasaan, misalnya, akan memperkuat identitas secara signifikan. Sayangnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih terkenal dengan sistem birokrasinya yang rumit. "Kami yakin apabila bangsa ini mempraktikkan keadilan, kita akan tampil lebih percaya diri di mata dunia," ucap Wakil Ketua Yayasan UGM itu. (DYA)

dya

Nama

Email

Komentar

Security Code

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.

• Berita Terkini
• Terpopuler

167