Oleh Ambrosius Harto
Pekan Olahraga Nasional XVII Kalimantan Timur 2008 telah usai. Perhelatan 12 hari dengan persiapan enam tahun dan berbiaya minimal Rp 4,066 triliun pun berakhir. "Biaya itu belum termasuk anggaran belanja tambahan," kata Sekretaris Provinsi Kaltim Syaiful Teteng sekaligus Ketua Harian Panitia Besar PON XVII.
Biaya yang dihabiskan sekitar Rp 4,5 triliun. Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh (saat menjabat) mengirim surat kepada Panitia Anggaran DPR yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan PON menghabiskan Rp 4,2 triliun dan kekurangan Rp 282 miliar. Total biaya mencapai Rp 4,48 triliun.
Pastinya, Rp 3,215 triliun untuk membangun sarana bertanding (venue) atau merenovasi yang lama. Itu pun masih kurang Rp 282 miliar. Total biaya untuk semua stadion, lapangan, GOR, kolam renang, dan renovasi Rp 3,5 triliun.
Uang itu dapat membiayai pembangunan 3.500 km jalan aspal dengan asumsi biaya pembangunan jalan Rp 1 miliar per kilometer. Jika dibagikan kepada 3,029 juta penduduk, tiap orang minimal kebagian Rp 1 juta.
Jumlah itu cukup untuk membuka warung atau berjualan makanan dan minuman.
Sejumlah Rp 605 miliar lagi habis untuk biaya akomodasi, konsumsi, transportasi kontingen, keperluan panitia, misalnya biaya administrasi, seragam dan honor, serta upacara pembukaan dan penutupan PON.
Besarnya biaya itu, menurut Syaiful Teteng, bukan karena Kaltim ingin sombong. ”Kami ingin ikut serta membangun olahraga nasional,” katanya.
Untuk itu, anggapan pembangunan venue yang wah dan mewah dianggap angin lalu. Kini di enam kabupaten dan kota penyelenggara PON berdiri venue- venue yang siap dimanfaatkan kapan saja.
Kaltim mungkin tak mau kalah dengan DKI Jakarta yang punya Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, sejak 1960-an. Di sana pernah dilaksanakan Asian Games atau Pekan Olahraga Negara-negara Asia pada 1962.
”Siapa tahu Kaltim layak menjadi salah satu tempat penyelenggaraan SEA Games jika Indonesia menjadi tuan rumah,” kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kaltim Sulaiman Gafur.
Megah
PON berlangsung di empat kota, Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Tarakan. Selain itu, di dua kabupaten, yakni Kutai Kartanegara dan Berau. Di enam daerah ini sarana olahraga baru dibangun atau yang ada direnovasi.
Di Samarinda, pemerintah membangun Kompleks Stadion Utama Kaltim, Palaran, dengan anggaran Rp 1,1 triliun. Biaya renovasi Kompleks Stadion Madya Sempaja Rp 462 miliar, Kompleks Stadion Segiri dan sejumlah sarana lain Rp 124,5 miliar.
Masalahnya, dana itu masih kurang Rp 40 miliar. Rinciannya, Rp 20 miliar untuk Sirkuit Kalan dan Rp 20 miliar sisanya untuk jaringan air bersih perumahan di Kompleks Palaran.
Dari suatu kawasan berbukit- bukit diubah menjadi kompleks yang terdiri atas stadion sepak bola, GOR bulu tangkis, tenis, akuatik, lapangan bisbol dan sofbol, arena sepatu roda, dan panjat dinding (wall climbing).
”Sarana di Kaltim sangat bagus,” kata Ketua Kontingen Jawa Barat Amang Ma’mun.
Namun, aksesnya buruk. Untuk mencapai Palaran, orang dari luar Kaltim harus menempuh perjalanan darat 120 kilometer dari Balikpapan melalui jalan aspal yang mulus tetapi cuma dua lajur sehingga sempit, berkelok-kelok, dan licin saat hujan.
Biaya terbanyak selanjutnya ialah pembangunan kompleks olahraga di Perjiwa, Kutai Kartanegara. Stadion, velodrom, GOR, venue berkuda, panahan, dan asrama atlet dibangun dengan biaya Rp 750 miliar.
Sarana berkuda menelan dana Rp 26 miliar. Beberapa miliar di antaranya untuk istal atau kandang kuda yang bagus.
Pembangunan venue di Balikpapan menghabiskan Rp 256 miliar. Uang itu untuk Gedung Dome, squash, menembak, dan tenis. Biaya juga untuk merenovasi GOR bulu tangkis, angkat besi, tarung derajat, lapangan golf, dan fasilitas penunjang dayung di Waduk Manggar Besar.
Di Berau, selama 24 jam perjalanan darat dari Samarinda, dibangun kolam renang dan lapangan voli pantai dengan biaya Rp 106 miliar dan masih kurang Rp 37,5 miliar. ”Sarana di Berau layak untuk kejuaraan di Asia sebab berstandar internasional,” kata Wakil Ketua Umum KONI Herdardji Soepandji.
Apakah semua sarana itu akan mangkrak? Pemerintah bertekad venue-venue tadi tak akan menjadi bangunan usang, rusak, lalu tak termanfaatkan.
Direktur Utama Badan Pelaksana Pengelolaan Kompleks Stadion Madya dan Utama Kaltim Agus Tamtomo mengatakan, biaya pemeliharaan Sempaja minimal Rp 110 juta tiap bulan atau Rp 1,3 miliar tiap tahun.
”Biaya perawatan untuk Palaran belum dihitung. Terawat atau tidaknya sarana di kabupaten dan kota bergantung pada kreativitas pemerintah,” kata Sulaiman Gafur.
